Modul Verifikasi 2008

Modul Verifikasi 2008

Who's Online

15 Tamu online

Agenda

« < Februari 2010 > »
M S S R K J S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6

Search

Poling

Apakah menurut anda peran verifikator independen akan memperlancar pembayaran klaim RS?
 
 
Home

Selamat Datang di Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Online

Kecenderungan meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Keadaan ini terjadi terutama pada keadaan dimana pembiayaannya harus ditanggung sendiri ("out of pocket") dalam sistim tunai ("fee for service").

Kenaikan biaya kesehatan terjadi akibat penerapan teknologi canggih, karakter ‘supply induced demand’ dalam pelayanan kesehatan, pola pembayaran tunai langsung ke pemberi pelayanan kesehatan, pola penyakit kronik dan degeneratif, serta inflasi. Kenaikan biaya pemeliharaan kesehatan itu semakin sulit diatasi oleh kemampuan penyediaan dana pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan biaya itu mengancam akses dan mutu pelayanan kesehatan dan karenanya harus dicari solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan ini.

Solusi masalah pembiayaan kesehatan mengarah pada peningkatan pendanaan kesehatan agar melebihi 5% PDB sesuai rekomendasi WHO, dengan pendanaan pemerintah yang terarah untuk kegiatan public health seperti pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan, promosi kesehatan serta pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Sedangkan pendanaan masyarakat harus diefisiensikan dengan pendanaan gotong-royong untuk berbagi risiko gangguan kesehatan, dalam bentuk jaminan kesehatan.

Pokok utama dalam pembiayaan kesehatan adalah:
a. Mengupayakan kecukupan/adekuasi dan kesinambungan pembiayaan kesehatan pada tingkat pusat dan daerah .
b. Mengupayakan pengurangan pembiayaan OOP dan meniadakan hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kelompok miskin dan rentan melalui pengembangan jaminan
c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pembiayaan kesehatan.

Pengembangan jaminan kesehatan dilakukan dengan beberapa skema sebagai berikut:
1.Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (JPK-Gakin).
2. Pengembangan Jaminan Kesehatan (JK) sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
2.Pengembangan jaminan kesehatan berbasis sukarela:
a.Asuransi kesehatan komersial
b.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sukarela
3.Pengembangan jaminan kesehatan sektor informal:
a.Jaminan kesehatan mikro (dana sehat)
b.Dana sosial masyarakat


Tuntut Jamkesmas, DKR DKI Demo Foke
Written by webmaster   
Saturday, 19 September 2009
Jakarta - Biaya pengobatan kian mencekik warga miskin Jakarta. Sedikitnya 30 orang dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek berdemo di Gedung Balaikota menuntut Pemprov DKI Jakarta memberlakukan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
Read more...
 
RUU Kesehatan Disahkan: Pembiayaan Kesehatan 5% Dari APBN dan 10% Dari APBD
Written by webmaster   
Friday, 18 September 2009
Jakarta, Kompas - Terlepas dari berbagai kontroversinya, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dalam sidang paripurna, Senin (14/9), atau sehari lebih cepat dari rencana. UU Kesehatan yang baru ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Read more...
 
Anggaran Jamkesmas 2009 Diusulkan Naik Jadi Rp17 Triliun
Written by Administrator   
Sunday, 02 November 2008

Rabu, 22 Oktober 2008 | 17:00 WIB -- Kompas

SURABAYA, RABU - Departemen Kesehatan (Depkes) berencana mengusulkan anggaran penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2009 naik menjadi Rp17 triliun, jauh lebih banyak daripada anggaran tahun 2008 yang telah disetujui sebanyak Rp4,6 triliun.

Read more...
 
Depkes Anggarkan Dana Jamkesmas untuk Tiga Bulan
Written by Web master   
Tuesday, 20 May 2008

Jakarta--26 MARET:  Departemen Kesehatan (Depkes) telah menganggarkan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebanyak Rp 540 miliar untuk belanja bulan Januari-Maret 2008 agar masyarakat miskin segera bisa dilayani, kata Menteri Kesehatan (Menkes), Siti Fadilah Supari. "Namun hingga kini dari 850 rumah sakit (RS) di Indonesia ternyata hanya separuh RS yang telah menyerahkan rekening untuk menerima dana Jamkesmas. 

Mereka tak mau mengirim rekening dengan alasan takut," kata Menkes.

Menurut Menkes, semua RS di Indonesia memang belum menerima dana Jamkesmas yang menggantikan program asuransi rakyat miskin (Askeskin). "RS yang belum menyerahkan rekening paling banyak dari Jateng," katanya.

 

Read more...
 
Kartu Jamkesmas akan didistribusikan ke 76,4 juta warga miskin
Written by Web master   
Tuesday, 20 May 2008

JAKARTA: Kartu peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) akan didistribusikan kepada sekitar 76,4 juta warga miskin dan hampir miskin yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di sarana pelayanan kesehatan rujukan Jamkesmas. “Distribusi kartu dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah, akhir Agustus ditargetkan selesai,” kata Direktur Operasional PT Asuransi Kesehatan (Askes) Umbu M. Marisi di Jakarta, Rabu, dalam acara sosialisasi pelaksanaan Jamkesmas bagi kepala daerah, kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit di seluruh Indonesia.

Read more...